SULTENG RAYA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengkritik keras keputusan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.900 karyawan pada Agustus 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pukulan bagi tenaga kerja lokal sekaligus mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pekerja. Sebelumnya, rencana PHK itu tertuang dalam surat pemberitahuan efisiensi bernomor 4760/EKSTERNAL/HRD/GNI-SITE/2026.
Dalam surat tersebut disebutkan, sekitar 1.900 pekerja akan terdampak dari total 6.325 karyawan. Safri menilai PHK massal tersebut bertolak belakang dengan komitmen yang pernah disampaikan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026.
Kala itu, kata Safri, pemerintah daerah menyatakan akan memprioritaskan perlindungan hak, keselamatan, dan keberlanjutan tenaga kerja lokal di kawasan industri. “Belum genap empat bulan lalu, saat May Day, Bupati menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi pekerja dan menjamin keberlanjutan tenaga kerja lokal. Namun hari ini, 1.900 pekerja justru kehilangan mata pencaharian. Masyarakat tentu mempertanyakan di mana wujud komitmen tersebut,” ujar Safri di Palu, Minggu (2/8/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator ketika hubungan industrial berjalan baik, tetapi juga harus hadir saat ribuan pekerja menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Menurut Safri, PHK massal yang kembali terjadi di PT GNI menunjukkan bahwa hilirisasi industri belum sepenuhnya memberikan kepastian kerja bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menjaga keberlangsungan tenaga kerja. “Hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara para pekerja terus menjadi pihak yang paling rentan setiap kali perusahaan melakukan efisiensi,” katanya.
Safri juga mengingatkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan akibat PHK tersebut. Menurutnya, ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun usaha kecil yang bergantung pada aktivitas kawasan industri.
“Satu pekerja bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Ketika 1.900 orang kehilangan pekerjaan, dampaknya akan dirasakan oleh ribuan anggota keluarga, termasuk pelaku usaha kecil seperti pemilik warung, rumah kos, hingga sektor jasa di sekitar kawasan industri,” ujarnya.
