SULTENG RAYA – Perusahaan Umum Bulog Kanwil Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengotimalkan penyaluran kuota SPHP beras 2025, untuk kemudian dituntaskan hingga akhir Januari ini.
Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri mengatakan, sejatinya, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras selalu berjalan. Hanya perlu penyesuaian pada penganggaran saja.
“Kita menunggu instruksi pusat bahwa untuk 2026 seperti apa. Namun pada dasarnya, kegiatan SPHP tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena saat ini kami masih menggunakan anggaran 2025, makanya masih menyalurkan dengan kuota itu,” kata Jusri, Ahad (18/1/2026).
Apalagi, dengan semakin dekatnya bulan Ramadhan, tentu permintaan konsumen terhadap kebutuhan pangan pasti meningkat. Maka dari itu, intensitas penyaluran tetap berjalan.
Bahkan, kegiatan SPHP akan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan pasar murah, baik bekerja sama dengan Pemda, maupun inisiatif dari Bulog sendiri.
“Pasar murah juga demikian. Kita tetap galakkan, ada melalui skema kerja sama maupun Bulog yang bergerak sendiri. Jadi untuk jelang Ramadhan ini, kita tetap membuka diri untuk gerakan stabilisasi. Apalagi stok kita saat ini masih sangat aman, beras kami 21.000 ton,” ungkap Pimwil Jusri.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal tahun 2026 dengan memperpanjang penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA sendiri adalah rekening milik bendahara umum negara untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran.
Dengan itu, Bapanas memastikan bahwa program SPHP beras ini akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Sementara untuk program SPHP tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.
“Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta.
“Sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan. Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” tambah Sarwo.
Sebagai informasi, sampai akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan ini diperkuat pula dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton.
Kondisi ini memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Sementara terkait rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.
Untuk target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton. RHT
