SULTENG RAYA – Sebagai bagian dari komitmen kepedulian terhadap lingkungan, PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), mengerahkan berbagai upaya untuk mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Puulemo dan Baula, sekitar area Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan pemetaan sementara, kebakaran di Puulemo mencakup area seluas 31,68 hektare yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Vale Indonesia. Penanganan berlangsung dengan melibatkan tim Fire and Emergency Services (FES) Vale Indonesia bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sementara itu, kebakaran di wilayah Baula diperkirakan mencakup area sekitar 90 hektare yang berada di dalam wilayah IUPK dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Penanganan langsung masih dalam koordinasi intensif untuk tersedianya akses menuju titik kebakaran.
Di tengah kondisi karhutla yang menantang, jajaran personel FES terus berjibaku mengendalikan api serta mencegah kebakaran meluas. Tim bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan mengutamakan keselamatan personel dan berkoordinasi bersama BPBD dalam menentukan langkah penanganan di lapangan. Kondisi tersebut kini menjadi fokus utama dalam respons terpadu Vale Indonesia bersama pemerintah dan instansi terkait.
Head of Pomalaa Project Vale Indonesia, Mohammad Rifai, mengatakan perusahaan terus mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan karhutla secara aman, terukur, dan terkoordinasi.
“Tim FES Vale Indonesia terus bekerja bersama BPBD untuk menangani kebakaran di Puulemo. Pada saat yang sama, kami sedang mempersiapkan respons terhadap kebakaran di Baula, mulai dari pemetaan akses menuju lokasi, identifikasi sumber air terdekat, asesmen lapangan, hingga koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait,” kata Rifai dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Jumat (23/10/2026).
Keterbatasan akses menuju lokasi menjadi tantangan utama dalam penanganan karhutla di Baula. Vale Indonesia tengah berkoordinasi dengan tim eksplorasi untuk mengidentifikasi jalur yang memungkinkan digunakan menuju titik kebakaran serta memetakan sumber air terdekat.
Asesmen lapangan juga disiapkan untuk memperoleh visualisasi dan data aktual mengenai kondisi lokasi. Kegiatan tersebut akan melibatkan tim terkait dengan pendampingan personel FES Vale Indonesia. Hasil asesmen akan menjadi dasar dalam menentukan metode penanganan yang paling efektif dan aman.
“Setiap waktu sangat berarti dalam situasi seperti ini. Namun, keselamatan masyarakat dan seluruh personel yang terlibat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, kami memastikan setiap langkah dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan melalui koordinasi yang kuat dengan seluruh pihak,” kata Rifai.
Vale Indonesia juga menyiapkan dukungan alat dan tenaga apabila pembuatan sekat bakar dinilai perlu dilakukan. Pada saat yang sama, pembaruan data dilakukan setiap hari, mencakup pemetaan wilayah terdampak, dokumentasi visual, serta koordinat titik kebakaran sebagai dasar pemantauan dan pengambilan keputusan bersama.
Sebagai bagian dari penguatan respons, kondisi karhutla di Baula akan dieskalasikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla, BPBD, Pemerintah Kabupaten Kolaka, Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta dilaporkan melalui sistem pemantauan karhutla Sipongi. Dengan mempertimbangkan estimasi luas area terdampak, Vale Indonesia juga mendorong dukungan tambahan dari unsur terkait melalui koordinasi bersama Satgas Karhutla dan aparat kewilayahan.
Langkah ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas personel dalam menghadapi kondisi medan dan potensi perkembangan kebakaran. Sejumlah opsi penanganan lanjutan turut dipertimbangkan, termasuk pembuatan sekat bakar untuk memutus jalur bahan bakar api.
Apabila kondisi kebakaran tidak memungkinkan ditangani melalui jalur darat, opsi dukungan udara juga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut.
Setiap keputusan akan ditetapkan berdasarkan hasil asesmen lapangan, dengan tetap memperhatikan keselamatan, efektivitas penanganan, kondisi lingkungan, dan ketentuan perizinan. */RHT
