Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu, Asharrini Mastura menyampaikan, hingga saat ini, persentase perpustakaan sekolah yang sudah terjangkau program dinas telah mencapai sekitar 70 persen hingga 80 persen. Kendati demikian, jumlah perpustakaan yang mengantongi akreditasi resmi dinilai masih sangat minim. “Inilah yang kami terus dorong, agar perpustakaan sekolah bisa segera mengantongi akreditasi,”sebutnya.
Disisi lain kata Kadis, memang kendala yang dihadapi perpustakaan di sekolah diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana (sapras) dan anggaran. Alokasi dana BOS untuk perpustakaan sendiri sifatnya fleksibel dan bergantung pada kebijakan serta kondisi keuangan masing-masing sekolah, sehingga pengembangan perpustakaan harus dilakukan secara bertahap. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perpustakaan terus bersinkronisasi dengan Dinas Pendidikan. “Kita juga memang harus pahami, bahwa perpustakaan sekolah punya kendala dan keterbatasan, kendala dan keterbatasan inilah yang harus kita cari solusinya,”sebutnya.
Dalam upaya memantau keaktifan perpustakaan di sekolah, dinas telah meluncurkan sebuah aplikasi inovasi bernama Posintuvu. Melalui aplikasi ini, setiap perpustakaan wajib melaporkan aktivitasnya. Laporan tersebut menjadi tolok ukur penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). “Pada tahun 2025, Kota Palu berhasil meraih nilai IPLM tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dan ini harus terus dipertahankan,”sebutnya.
Selain Posintuvu, terdapat juga inovasi perpustakaan digital bernama Palu Mampande. Melalui surat edaran Wali Kota, inovasi ini mulai diterapkan di berbagai sektor, meliputi seluruh sekolah, perkantoran OPD, BUMN, BUMD, kafe, mal, hingga transportasi umum seperti bus. Masyarakat cukup memindai barcode yang disediakan untuk mendaftar akun dan langsung bisa membaca buku secara digital. ENG
