“Setiap OPD tentunya harus mempunyai poin-poin atau program-program bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya mulai dari desa dan sumber daya manusianya juga,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi, memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan bebas pungutan liar.
Ia mengingatkan seluruh peserta agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia maupun pejabat tertentu dengan iming-iming kelulusan jabatan. “Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Apabila terdapat oknum yang meminta uang dengan alasan terkait kegiatan ini, segera laporkan kepada kami,” tegas Zulfinasran.
Komposisi tim seleksi sendiri diisi figur lintas instansi dan akademisi. Selain Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran, tim pansel juga melibatkan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Fahrudin, Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Asma Ul Husnasyah, serta dua akademisi Universitas Tadulako, yakni Slamet Riadi dan Aminuddin. Kehadiran unsur eksternal tersebut diharapkan mampu menjaga independensi dan kualitas penilaian selama proses seleksi berlangsung.
Kini perhatian publik tertuju pada tahapan berikutnya. Apakah seluruh proses benar-benar berjalan sesuai prinsip merit system yang digaungkan pemerintah, atau justru memunculkan polemik baru di tengah masyarakat. Yang jelas, keterlibatan istri bupati dalam perebutan kursi strategis birokrasi telah menjadi warna tersendiri dalam seleksi JPT Pratama Parigi Moutong tahun ini. AJI
