SULTENG RAYA — Langkah penting diambil Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah. Sebuah Nota Kesepahaman (MoU) resmi diteken di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (6/5/2026).
Penandatanganan MoU itu bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol komitmen menuju pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto. Momen ini menjadi titik temu antara kebutuhan daerah akan penguatan sistem keuangan dengan peran strategis BPKP sebagai mitra pembina dan pendamping.
Dihadapan para pejabat yang hadir, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjadi pijakan dalam mendorong praktik good governance yang lebih nyata dan terukur.
“Sinergi ini kami harapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” ujarnya dengan nada optimistis.
Lebih jauh, ia memaknai MoU tersebut sebagai bagian dari gerakan berkelanjutan dalam reformasi birokrasi yakni membangun aparatur yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga penguatan mitigasi risiko, semua diarahkan untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
