Di tengah berbagai persoalan tersebut, arah kebijakan pendidikan nasional justru terkesan berjalan tanpa satu kesatuan visi yang kuat. Saat ini, beberapa kementerian mengembangkan pendekatan kurikulum masing-masing dengan konsep yang berbeda-beda. Alih-alih memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, khususnya para guru. Pendidikan nasional yang seharusnya memiliki satu pijakan yang jelas, kini terkesan berjalan dalam berbagai arah yang tidak selalu sejalan.
Fenomena pergantian kurikulum yang terlalu sering juga menjadi sorotan. Setiap pergantian kepemimpinan, kurikulum baru hampir selalu diperkenalkan dengan semangat perubahan. Namun, yang sering terlupakan adalah kesiapan di lapangan. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus terus menyesuaikan diri, bahkan sebelum kurikulum sebelumnya benar-benar dipahami dan diterapkan secara optimal. Situasi ini tidak hanya membebani guru, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembelajaran siswa.
Jika tujuan utama dari perubahan kurikulum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka seharusnya pendekatan yang diambil lebih berorientasi pada penyempurnaan, bukan penggantian total. Kurikulum yang ada seharusnya dievaluasi secara berkelanjutan, diperbaiki di bagian yang kurang, dan diperkuat pada aspek yang sudah baik. Pergantian yang terlalu sering justru menimbulkan kesan bahwa kebijakan pendidikan lebih bersifat jangka pendek daripada berorientasi pada visi jangka panjang.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya dimaknai sebagai ruang refleksi kolektif. Bukan hanya bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Kita perlu berani melihat kenyataan, mengakui kekurangan, dan bersama-sama mencari solusi yang konkret.
Pendidikan bukan sekadar soal angka partisipasi atau capaian akademik, tetapi tentang bagaimana membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menuju visi Indonesia Emas 2045, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang dikelola dengan serius, konsisten, dan berkelanjutan.
Sudah saatnya kita keluar dari jebakan seremoni yang berulang setiap tahun. Upacara dan perayaan tetap memiliki tempat sebagai simbol penghormatan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap anak di negeri ini mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, setiap guru mendapatkan dukungan yang memadai, dan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada masa depan bangsa.
Jika tidak, maka kita hanya akan terus mengulang tradisi yang sama setiap tahun merayakan pendidikan dalam kemeriahan, tetapi mengabaikan substansi. Dan pada akhirnya, kita berisiko menjadi bangsa yang terlihat peduli terhadap pendidikan di permukaan, namun gagal membenahinya di akar persoalan. Sebuah ironi yang seharusnya tidak terus dibiarkan.***
