Wakil Bupati Abdul Sahid tidak menampik kondisi tersebut. Baginya, sidak ini adalah cermin untuk melihat secara jujur sejauh mana kesiapan layanan kesehatan daerah. “Memang masih ada fasilitas yang belum memadai. Insya Allah, ini akan segera kita benahi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman dan layak,” ujarnya.
Namun, sorotan tak berhenti pada kondisi fisik semata. Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto justru mengarahkan kritik pada akar persoalan: lemahnya perencanaan.
Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat tambal sulam. Akibatnya, kerusakan yang sama terus berulang, terutama pada fasilitas vital seperti toilet dan sistem pembuangan. “Selama ini seperti tambal sana, tambal sini. Toilet tetap macet. Ini berarti ada yang keliru dalam perencanaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan seharusnya diawali dengan identifikasi menyeluruh terhadap sumber masalah—apakah dari septic tank, jaringan pipa, atau sistem lainnya. Tanpa itu, anggaran hanya akan terkuras tanpa hasil yang tuntas.
Kritik tersebut diperkuat oleh keluhan nyata dari pasien. Ada pasien yang harus digotong ke ruangan lain hanya untuk menggunakan toilet, sebuah kondisi yang jauh dari standar pelayanan yang manusiawi. Di sisi lain, DPRD juga menyoroti efektivitas program rehabilitasi yang telah dilakukan. Sejumlah gedung telah diperbaiki, namun persoalan mendasar seperti kebocoran dan rembesan air masih terjadi.
Padahal, sebagai rumah sakit berstatus BLUD, RSUD Anuntaloko memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini seharusnya menjadi peluang untuk melakukan pembenahan secara komprehensif, bukan sekadar perbaikan sementara. AJI
