Sementara itu, Ketua Walhi Sultra, Andi Rahman mengatakan pihaknya terus berupaya agar Pulau Sulawesi terhindar dari krisis lingkungan dan krisis iklim.
“Kita tahu bahwa Sulawesi saat ini menjadi primadona bagi investor. Data yang kami miliki menunjukkan bahwa arus investasi begitu masif masuk ke pulau ini. Sayangnya, sebagian besar industri di Sulawesi masih menggunakan energi berbasis batu bara. Inilah yang menjadi keprihatinan kami. Karena itu, tiga ED WALHI di Sulawesi mencoba melakukan berbagai upaya perlawanan untuk menyelamatkan wilayah, lingkungan, dan masyarakat dari ancaman ekologis,”jelasnya.
Menurut Andi Rahman, Revisi Perpres 112 justru memberi ruang lebih besar terhadap penggunaan batu bara. Ada legitimasi baru yang memperkuat posisi PLTU industri. Konsekuensinya, penderitaan masyarakat di sekitar kawasan industri akan semakin meningkat.
“Kami dari Aliansi Sulawesi, yang terdiri atas tiga eksekutif daerah, meminta Presiden dan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh mengakomodasi kepentingan rakyat, serta mempertimbangkan dengan serius kondisi krisis lingkungan dan krisis iklim yang sedang kita hadapi—terutama di Pulau Sulawesi,”jelasnya. *WAN
