“Kalau konflik selesai maka investasi akan kondusif, ekonomi berputar dan pasti kemiskinan akan turun,” ujarnya optimis.
Lewat workshop ini Kadis Kehutanan Muhammad Neng S.T., M.M berharap dihasilkan solusi dalam penguatan tata kelola hutan yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyebut skema Perhutanan Sosial yang berkorelasi kuat dengan program BERANI Makmur dalam memperkuat ekonomi hijau dan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan konflik tenurial.
“Perhutanan sosial sudah menjadi program strategis pemerintah,” tandasnya yang menyampaikan nilai transaksi HHBK Sulteng mencapai Rp. 43 Miliar per tahun 2023 dan Sulteng masuk 5 besar nasional dari hasil evaluasi pusat.
Kegiatan diikuti jajaran dinas kehutanan provinsi dan kabupaten kota, seluruh balai Kemenhut di Sulteng, Kanwil BPN, Satgas PKA, lembaga nonpemerintahan dan para mitra kehutanan. *WAN
