SULTENG RAYA –Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendorong lahirnya gerakan bersama lintas sektor untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Ny. Sry Nirwanti Bahasoan di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulteng, Polda Sulteng, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng. Pertemuan itu membahas langkah konkret pencegahan TPPO, terutama yang kerap menjerat perempuan dan anak.
Wagub dr. Reny mengapresiasi kepedulian TP PKK yang ikut turun tangan dalam isu kemanusiaan ini.
“Jarang-jarang PKK peduli soal TPPO. Ini harus kita apresiasi dan dorong bersama. Kita harus cari solusi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sanksinya pidana dan harus memberi efek jera,” tegasnya.
Menurut Wagub dr. Reny, pencegahan TPPO harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada seremoni atau kampanye sesaat. Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sigi akan menjadi daerah pertama yang melaksanakan gerakan pencegahan TPPO, dengan tiga wilayah fokus yakni Sibowi, Kaleke, dan Pesaku.
“Koordinasi dengan kepala desa harus segera dilakukan. Saya juga siap membantu menyuarakan kampanye anti-TPPO melalui media sosial agar gaungnya lebih besar dan masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub dr. Reny menekankan pentingnya menjadikan gerakan ini sebagai gerakan moral dan sosial.
