Zulkarnain melanjutkan, pemegang kebijakan, pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan aspek teknis pelayaran, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Kapal PELNI adalah layanan publik yang dibiayai dengan subsidi negara (Public Service Obligation/PSO). Karena itu, keputusan apa pun yang terkait dengannya wajib memperhatikan keberlangsungan hidup rakyat kecil.
Menurutnya, pemindahan kapal boleh saja dilakukan, tetapi langkah mitigasi harus hadir terlebih dahulu, bukan menyusul kemudian. Beberapa solusi konkret yang bisa dipertimbangkan diantaranya , jangka pendek; kompensasi finansial dan program padat karya bagi buruh bagasi serta pedagang yang terdampak langsung. Untuk jangka menengah, pelatihan keterampilan alternatif, akses modal usaha, dan penataan ulang fungsi Pelabuhan Pantoloan agar tetap produktif sebagai pusat logistik atau distribusi regional.
Sementara jangka panjang diversifikasi ekonomi Pantoloan, misalnya pengembangan sektor perikanan, industri maritim, dan pariwisata bahari, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada kapal PELNI.
“Kami, sebagai anak muda, mendukung program pembangunan pemerintah. Namun kami juga meminta agar setiap langkah kebijakan tidak meninggalkan rakyat kecil sebagai korban. Sebelum kapal benar-benar dipindahkan, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan solusi konkret tersedia dan dapat segera direalisasikan,”jelasnya. AMR
