Meski tantangan begitu besar, harapan untuk mengembalikan marwah DPR tetap terbuka. Langkah pertama adalah reformasi internal yang serius. Penegakan kode etik harus lebih tegas, bukan sekadar formalitas. Integritas anggota perlu dijaga melalui mekanisme yang jelas, termasuk keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi harus diperluas. Aspirasi rakyat tidak boleh berhenti di meja reses atau forum seremonial, tetapi harus benar-benar diakomodasi dalam perumusan kebijakan. DPR juga perlu membuka ruang diskusi yang transparan, sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial, bukan hanya legalitas formal.
Ketiga, DPR harus menunjukkan ketegasan dalam fungsi pengawasan. Pemerintah membutuhkan kritik yang membangun, bukan sekadar persetujuan tanpa syarat. Di sinilah marwah DPR diuji: apakah ia mampu menjadi penjaga demokrasi, atau sekadar perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif.
Peran Publik dalam Menjaga Marwah DPR
Pemulihan marwah DPR bukan hanya tanggung jawab internal lembaga, melainkan juga publik. Masyarakat memiliki peran penting untuk terus mengawasi, mengkritisi, sekaligus mendorong perbaikan. Kritik publik adalah bentuk cinta pada demokrasi, bukan ancaman. Media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus mengawal agar DPR bekerja sesuai mandat. Lebih jauh, partisipasi politik rakyat dalam pemilu juga menentukan wajah DPR. Kualitas anggota DPR adalah cerminan dari pilihan rakyat. Oleh karena itu, selektif dalam memilih wakil rakyat menjadi salah satu cara paling nyata untuk mendorong perubahan. Bukan memilih mana yang membari amplop dengan nominal paling besar.
Penutup: Harapan atau Ilusi?
Menimbang perjalanan DPR, memang tidak mudah menjaga marwah lembaga ini tetap bersinar. Berbagai persoalan citra, integritas, dan kinerja telah menimbulkan jarak dengan rakyat. Namun, menyerah pada keadaan bukanlah pilihan. Harapan tetap ada, sepanjang ada kesediaan dari DPR untuk berbenah dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengawal. Marwah DPR pada akhirnya bukan sekadar milik para anggota, tetapi milik bangsa secara keseluruhan. Ia adalah cermin kualitas demokrasi yang kita jalani bersama.
Pertanyaannya kini, apakah DPR akan benar-benar bangkit dan mengembalikan marwahnya, ataukah kita hanya akan terus bergelut dalam ilusi representasi? Jawaban itu, cepat atau lambat, akan teruji di hadapan rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan sejati.
