Evaluasi Pajak UMKM 10% di Kota Palu, Pembatalan kenaikan gaji pegawai, Evaluasi Program Berani Cerdas, dan Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah.
Tuntutan Isu Nasional
Menolak RKUHAP, Membubarkan DPR, Evaluasi alih fungsi lahan dari pertambangan, Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, Menagih 19 juta janji lapangan pekerjaan, Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.
Naikkan gaji profesi pengajar (guru & dosen), Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Mengecam tindakan represif aparat, Menyatakan pemerintah gagal mewujudkan keadilan sosial, Menomorsatukan pendidikan, Mengecam pembungkaman terhadap media.
Pencopotan anggota DPR RI yang menyampaikan narasi provokatif dan anti rakyat, Copot Kapolri, Menuntut audit dan transparansi terhadap anggaran DPR, Sejahterakan buruh dan tenaga kesehatan. Mengajukan judicial review terkait syarat pencalonan anggota DPR. Mengembalikan otonomi daerah terkait izin pertambangan. Hapus tunjangan terhadap seluruh DPR RI. Kawal pengusutan kasus Affan Kurniawan dan meminta kepolisian serta DPR bertanggung jawab atas meninggalnya almarhum.
Selanjutnya Evaluasi seluruh kebijakan pemerintah, Hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat di Tanah Papua. Reformasi kepolisian, militer, dan DPR. Evaluasi kinerja 7 anggota DPR RI dapil Sulawesi Tengah. Dan Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Ahmad menambahkan, mahasiswa berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia secara khusus meminta DPRD Provinsi Sulteng membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan tidak menutup mata terhadap aspirasi rakyat.
“Aparat kepolisian maupun TNI juga kami minta untuk tidak melakukan tindakan represif. Suara rakyat harus didengar, bukan ditekan,” tambahnya.
