SULTENG RAYA – Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah melakukan pendistribusian bantuan pangan beras di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Jumat (18/7/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo dan Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Perum Bulog Kanwil Sulteng, Edi Apriadi.
“Ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk stimulus ekonomi. Diharapkan juga bantuan pangan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Edi Apriadi.
Diakuinya, harga beras di pasaran saat ini telah mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu, Bulog Kanwil Sulteng berperan dalam stabilisasi dan sebagai bentuk penugasan dari pemerintah.
“Bulog itu sebagai operator, jadi kami selalu menunggu penugasan dari pemerintah. Sedangkan jika belum ditugaskan, kami juga tidak bisa menyalurkan beras ini,” ungkapnya.
Edi menjelaskan, bantuan beras pemerintah ada dua bentuk diberikan kepada masyarakat, yakni Bantuan Pangan (Banpang) dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).
“Khusus di Kelurahan Baru jumlah penerima bantuan pangan beras sebanyak 220 orang, dengan masing-masing langsung mendapatkan 20 kilogram alokasi Juni-Juli 2025,” jelasnya.
Selain itu, ia mengaku bahwa Bulog Kanwil Sulteng menggelontorkan beras bantuan pangan kurang lebih sebanyak 4,4 ton untuk di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat.
“Untuk beras SPHP kemasan ukuran 5 kg sudah dapat dibeli dengan maksimal Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp12.500 per kilogram (kg),” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo menyampaikan bahwa terkait penyaluran bantuan pangan beras ini memang ada keterlambatan selama satu bulan.
“Kebetulan kami sudah koordinasi dengan Bulog soal naiknya harga beras. Dan Alhamdulilah sekarang semuanya sudah berjalan terkait dengan stabilisasi di pasar untuk menekan harga beras,” terangnya.
Menurutnya, penyaluran bantuan pangan ini juga merupakan program nasional dan sebagai bentuk intervensi dari pemerintah terhadap adanya kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran. RHT
