Ia juga mengungkap dua hal penting yang menjadi arahan presiden pertama, perlindungan terhadap PMI dari kekerasan dan eksploitasi, serta kedua, menjadikan PMI sebagai solusi atas pengangguran di daerah. “PMI adalah solusi mengurangi angka pengangguran, khususnya di daerah,” tambahnya.
Sementara, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menyampaikan apresiasi atas inisiasi program kementerian yang dinilainya sejalan dengan visi pemerintah provinsi.
“Kami menyambut baik program ini. Ini sejalan dengan misi kami di Sulawesi Tengah. Kami ingin setiap lulusan SMA/SMK punya dua pilihan kuliah atau langsung bekerja. Dan ini kami siapkan lewat beasiswa dan pelatihan keterampilan,” ujar Gubernur.
Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama untuk menolak PMI ilegal dan menegaskan komitmen bersama melawan TPPO, disaksikan langsung oleh seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat serta Siswa/siswi SMK.*/YAT
