SULTENG RAYA –PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang diketuai oleh Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc beserta anggota.

Rombongan DPR RI diterima langsung oleh Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga beserta Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi beserta Tim Manajemen di kantor Pertamina Jl.Garuda No.1 Makassar, Jumat (20/9/2024).

Kegiatan itu juga dihadiri dari Kementerian ESDM yaitu Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas. Selain itu, dari BPH Migas dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar dalam rangka untuk mengetahui kesiapan dan ketersediaan bahan bakar rendah karbon di wilayah Sulawesi.

Adapun tujuan kunjungan kerja spesifik ini untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak termasuk dari Pemerintah daerah, PT Pertamina (Persero) dan stakeholder lainnya, terkait implementasi bahan bakar rendah karbon dan komitmen terhadap Net Zero Emission (NZE) di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan kendala- kendala yang dihadapi serta dukungan kebijakan yang diharapkan.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Erwin Dwiyanto mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik  kedatangan Komisi VII DPR RI.

“Kami menyampaikan over view bisnis kami secara umum mengenai pola distribusi BBM, dan LPG serta program pemerintah yang sedang berjalan saat ini, yaitu program subsidi tepat BBM Pertalite, kami harap mendapatkan masukan kedepannya dalam rangka mendukung kebijakan energi nasional,” terangnya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc mengatakan, Komisi VII berkunjung dan berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi serta BPH Migas dan Dirjen Migas.

“Tujuan kami adalah membahas roadmap Pertamina dalam pengembangan BBM Bioenergi dan BBM Rendah Sulfur. Untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan bahan bakar rendah karbon salah satunya dengan pengurangan penggunaan BBM jenis Pertalite yang masih tinggi,” ucapnya.

“Tentunya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mesti terus digencarkan. Masih banyak saya temukan di Makassar, mobil-mobil yang mestinya menggunakan Pertamax, masih banyak yang gunakan Pertalite. Saya harap konsumen dapat menggunakan BBM sesuai dengan jenis dan golongannya,” imbuhnya.

Selain itu, Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa Pertamina dan juga BUMN energi lainnya, kedepannya pola distribusi akan menggunakan bioetanol. Pertamina harus melakukan inovasi bionergi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Dalam kesempatan yang sama, Area Manager
Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi menjelaskan peran Pertamina dan program detail mengenai subsidi tepat BBM.

“Di Sulawesi kami memiliki 17 Fuel Terminal BBM, 4 Terminal LPG, 3 SPBE Suplai Point, 7 Aviation Fuel Terminal yang siap sedia memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat,” katanya.

Dalam mendukung program pemerintah, Fahrougi menyebutkan program subsidi tepat BBM telah berjalan semenjak Maret 2023 lalu yaitu dengan penerapan pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna yang berhak mendapatkan solar subsidi.

“Saat ini kami diminta untuk menerapkan kembali untuk BBM jenis Pertalite, yang mana saat ini progresnya sudah kami jalankan full QR di Provinsi Gorontalo dan Provinsi lainnya sedang tahap pendaftaran dan implementasi, semoga ini dapat mendukung program kebijakan energi nasional dan mengurangi Net Zero Emission pada tahun 2060 mendatang,” terangnya. *WAN