SULTENG RAYA — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, berharap momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang salah satunya dilaksanakan di Sulteng tidak mengganggu akselerasi dari APBN.
Saat ini, kata dia, secara persentase realisasi APBN mencapai 53 persen. Angka itu, jika melihat dari sisa waktu tahun ini, perlu adanya akselerasi serius dari kuasa pengguna anggaran baik belanja pemerintah pusat (BPP) maupun transfer ke daerah (TKD).
“Tentunya ini butuh akselerasi. Meskipun ada Pilkada serentak, itu tidak boleh mengganggu, artinya tetap. Mereka (kuasa pengguna anggaran) kan sudah punya rancangan kerja tahunan, mereka harus mengejar bagaimana alokasi dana yang telah ada harus betul-betul direalisasikan secara optimal,” kata Yuni Wibawa kepada awak media pada konferensi pers, Selasa (27/8/2024).
Menurutnya, sektor fiskal sejatinya dipatok untuk mendorong perekonomian daerah. Jadi, sudah seharusnya dilakukan akselerasi, karena ada belanja-belanja yang menyentuh langsung sektor usaha dan sektor riil lainnya.
“Arahnya adalah APBN ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya masyarakat Sulteng terus meningkat kesejahteraannya. Kita akan lakukan evaluasi pelaksanaan anggaran kepada kuasa anggaran. Jadi tetap akseleratif, insyaalah sampai akhir tahun realisasi hingga 95 persen,” kata dia.
Sementara itu, Akademisi & Analis Ekonomi Sulteng, Ahlis Djirimu, mengatakan, sejatinya akselerasi APBN maupun APBD tidak boleh stagnan hanya karena ada Pilkada. Sebab, kata dia, pagu anggaran yang disusun setiap tahun selalu memiliki tujuan yang terukur atau punya outcome.
“Per Juli 2024, dana yang mengendap itu sekira Rp194,15 miliar. Percepatannya harus sesuai dengan regulasi. Paradigmanya seharusnya uang mengikuti program, program mengikuti hasil. Ada indikator-indikator yang harus dicapai secara terukur. Seperti, kemiskinan ekstrem kita masih 1,27 persen. Berarti, penanganan inklusivitas pertumbuhan ekonomi itu belum optimal,” kata Ahlis.
“Nah, solusinya salah satunya ada di APBN dan APBD Sulteng. Itu harus disalurkan. Misalnya pada tematik, seperti intervensi kepada penduduk miskin. Begitu juga pada spasial, bagaimana kemiskinan itu diintervensi, lokasinya dimana di Sulteng ini,” ujarnya menambahkan.
Sebagai informasi, per Juli 2024 realisasi belanja APBN di Sulteng sebanyak Rp10,41 triliun atau 53 persen dari pagu. Sementara capaian pendapatan Negara di Sulteng sebesar Rp6,73 triliun atau 58,6 persen dari target 2024. RHT
