SULTENG RAYA — Direktorat Jenderal Perbendaharaan () Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, pendapatan Negara regional Sulteng per Mei 2024 mencapai 40,03 persen (%) dari target 2024. Realisasi kumulatif pendapatan Negara telah mencapai Rp4,60 triliun dengan kenaikan sebesar 15,5 persen year on year (yoy).
Plh. Kakanwil , Karnata, mengatakan, kinerja penerimaan pajak dalam negeri, pajak luar negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik secara parsial maupun simultan, bertanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan pendapatan itu.
Ia merinci, penerimaan pajak dalam negeri terealisasi sebesar Rp3,3 triliun (38,09% dari target 2024) yang tumbuh sebesar 18,96% (yoy).
Sampai dengan 31 Mei 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 66,9% dari total penerimaan perpajakan.
Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PBB mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 241,11% (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain.
“Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulteng,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Kamis (27/6/2024).
Disisi lain, lanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp838,49 miliar atau 41,97% dari target 2024. Untuk periode Bulan Mei 2024, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp134,39 miliar, naik 5% dibanding bulan sebelumnya.
“Dalam perspektif parsial, komponen bea masuk menjadi kontributor tertinggi penyusun penerimaan bea cukai selama Januari-Mei 2024,” ungkapnya.
Selanjutnya, penerimaan PNBP hingga 31 Mei 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp420,4 miliar atau 67,76% dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,17% (yoy).
Penerimaan PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (28,71%) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (11,85%) yang dipungut oleh Kemenkum , Penerimaan Modal TAYL (10,97%), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (7,4%) pada Kemenhub.
Sementara itu, pada indikator , hingga 31 Mei 2024, realisasinya telah mengalami pertumbuhan di kisaran 11,62 persen. Itu ditopang pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) (3,42%) dan peningkatan ke daerah (TKD) (15,45%). Penyaluran TKD sebesar Rp6,94 triliun (37,68%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2023 sebesar Rp5,98 triliun.
terus menopang terlaksananya pembangunan di Sulteng untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas SDM, dan mengintervensi kegagalan pasar ,” tutupnya. RHT