SULTENG RAYA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, realisasi pendapatan Negara di Sulteng per April 2024 tumbuh 18,89 persen year on year (yoy).
Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa, mengatakan, secara nominal, realisasi kumulatif pendapatan negara itu mencapai Rp3,68 triliun atau 32,05 persen dari pagu pendapatan negara tahun ini.
“Capaian yang baik ini melanjutkan tren positif yang terus terjaga sejak periode 2021 yang didukung pertumbuhan penerimaan perpajakan, kinerja perekonomian Sulteng yang baik, aktivitas konsumsi dan produksi yang terjaga, serta kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh tinggi,” kata Kepala Kanwil lDJPb Provinsi Sulteng, Yuni Wibawa, dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Rabu (29/5/2024).
Kakanwil Yuni menguraikan, penerimaan pajak per April 2024 terealisasi sebesar Rp3,07 triliun atau 35,15 persen dari target 2024. Angka itu tumbuh sebesar 32,85 persen terhadap April 2023.
Sampai dengan 30 April 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang sebesar 67,10 persen dari total penerimaan perpajakan.
Dari segi pertumbuhan, penerimaan atas PPh Non Migas mencatatkan pertumbuhan tertinggi sekitar 33,21 persen (yoy) relatif tinggi dibandingkan komponen penerimaan pajak yang lain.
“Secara sektoral, penerimaan pajak sebagian besar berasal dari pungutan di sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan dan potensial dalam perekonomian Sulteng,” katanya.
Sementara itu, pada indikator lain yakni penerimaan kepabeanan dan cukai, per April 2024 mencapai Rp704,10 miliar atau 35,24 persen dari target 2024. Penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 127,61 miliar atau turun sebesar 12 persen dibanding bulan sebelumnya.
“Peningkatan penerimaan bea masuk tidak terlepas dari pengaruh perubahan tarif efektif bea masuk pada April 2024, naik menjadi 2,10 persen dari 1,48 persen pada 2023,” tuturnya.
Selanjutnya, pada indikator penerimaan PNBP, hingga 30 April 2024 tercatat, angka realisasi sebesar Rp364,67 miliar atau 58,77 persen dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,49 persen (yoy).
Penerimaan terbesar PNBP, lanjut Kakanwil Yuni, berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan sebesar 38 persen pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar 12 persen, Re-entry Permit sebesar 10 persen dalam naungan Kemenkum HAM, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan sebesar 7 persen pada Kemenhub.
REALISASI BELANJA NEGARA
Sampai dengan 30 April 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan yakni 8,20 persen, ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) 10,08 persen dan peningkatan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,42 persen.
“Penyaluran TKD sebesar Rp5,43 triliun atau 29,66 persen dari pagu dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun anggara 2023 sebesar Rp 5,06 triliun di periode yang sama atau secara persentase sebesar 25,4 persen,” katanya.
Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp1,1 triliun tumbuh 23,65 persen yoy, juga belanja pegawai sebesar Rp931,6 miliar tumbuh 13,98 persen yoy.
“TKD telah tersalur sebesar Rp5,43 triliun, tumbuh 7,42 persen yoy. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di 2024 digunakan untuk dana BLT penanganan penduduk miskin ekstrem, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya. RHT
