RAYA- Sebuah sorotan tajam terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo () mengemuka dari seorang akademisi di , Dr. Moh Rizal Masdul.

Dr. Moh Rizal menyoroti ketidaknetralan yang ditunjukkan Jokowi sebagai kepala negara dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dr. Moh Rizal menekankan bahwa tindakan ketidaknetralan Jokowi, mulai dari pembentangan  karpet merah untuk meloloskan putranya yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subiyanto melalui keputusan MK, hingga pembagian dan kaos di kawasan baliho paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Banten, menunjukkan pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan paslon tersebut.

Belum lagi, pernyataan Jokowi mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Karena sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik masa tidak boleh memihak.

Hal itu disampaikan setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat, jika dukungan sang presiden diarahkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai salah satu peserta kontestan Pilpers 2024.

“Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya mempertahankan netralitasnya dan mengedepankan Pancasila serta demokrasi sesuai dengan standar moral yang tinggi demi mewujudkan pemerintahan yang sah, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik,”sebutnya, Ahad (3/2/2024).

Ia menekankan agar keteladanan dalam demokrasi tidak hilang demi ambisi mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya nanti dapat mengarah pada akhir yang tidak baik, Suul Khatimah, bukan Husnul Khatimah. ENG