SULTENG RAYA – Gedung baru Kantor Kelurahan Boyaoge dan Kelurahan Baru resmi digunakan, usai diresmikan secara simbolis Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara simbolis, Rabu (20/9/2023).
Persemian Kantor Kelurahan Boyaoge di Jalan PS Harimau, Depan Lapangan Sepak Bola Galara, Kota Palu ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Wali Kota Hadianto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Singgih B Prasetyo dan pejabat lainnya.
Di hari sama, Wali Kota Hadianto juga meresmikan Gedung Kantor Kelurahan Baru di Jalan KH Mas Mansur No. 03, Kota Palu, ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita, oleh Wali Kota Hadianto, serta pembacaan doa dan pemotongan tumpeng oleh imam setempat.
Wali Kota Hadianto menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Palu kepada salah satu tokoh masyarakat di Boyaoge yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Kantor Kelurahan Boyaoge.
“Atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat di Boyaoge dan Kota Palu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, Bapak H Hasan yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Bantaya dan kemudian pembangunan kantor lurah ini (Boyaoge, red),” ucap Wali Kota Hadianto.
Menurutnya, tanpa hibah tersebut, Pemkot Palu sulit mewujudkan pembangunan Kantor Kelurahan Boyaoge.
“Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit,” kata wali kota.
Seperti di Kelurahan Baru, kata dia, karena tidak memiliki lahan, Pemkot Palu membeli lahan untuk membangun Kantor Kelurahan Baru. Begitu juga dengan Kantor Kelurahan Talise, rencananya diresmikan pada Kamis, 21 September 2023.
PELAYANAN HARUS SEMAKIN BAIK
Ia berharap, dengan dibangunnya kantor kelurahan yang baru, pelayanan diberikan Pemerintah Kelurahan Boyaoge kepada masyarakat semakin baik.
Di samping itu, ia juga berpesan kepada masyarakat agar jangan ragu-ragu melapor apapun kepada lurah. Kalau lurahnya tidak merespon, ia siap merespon lurahnya.
“Kenapa begitu, agar supaya lurah kita ini terbiasa melayani masyarakat. Supaya ketika saya tidak lagi jadi wali kota, kebiasaan itu sudah terbangun dan sudah menjadi budaya. Budaya itu sudah menguat di dalam hati kita, bagaimana kita menjadi seseorang yang berusaha selalu melayani orang, mau ba urus orang. Karena tahun 2024 masa jabatan saya sudah berakhir, olehnya masa satu tahun ini, gas memang lurahnya supaya terlatih dia melayani masyarakat,” pesannya.
Ia berpesan, lurah melayani masyarakat sebaik mungkin. Jangan sampai datang terlambat.
“Pukul 07.00 Wita, lurah sudah duluan ke kantor, jangan tunggu pegawai yang lain. Kemudian pukul 07.15 Wita itu apel bersama pegawai dan pukul 07.30 Wita pastikan pelayanan sudah dibuka, sudah siap dengan tugas dan kerjanya. Jam 08.30 komiu (kamu, red) keliling wilayah. Lihat bagaimana situasi keadaan. Apakah hujan bermasalah dengan ini, dicari tahu semua. Kemudian didata dan dikomunikasikan dengan dinas terkait. Dilaporkan kepada camat dikoordinasikan dengan dinas terkait. Kalau lambat respon, sampaikan kepada saya,” tegasnya.
PENERIMAAN RETRIBUSI HARUS DIOPTIMALKAN
Ia juga mendorong pencapaian retribusi kepada para lurah. Hal itu karena biaya pengelolaan lingkungan tidaklah murah.
Misalnya, kata dia, kalau Padat Karya dinaikkan gajinya hingga Rp1 juta, berarti anggaran dikeluarkan untuk Padat Karya sekitar Rp45 miliar. Kemudian, biaya operasional sampah di Kota Palu pertahun sekitar Rp35 miliar. Totoal, sekitar Rp80 miliar anggaran dibutuhkan pengelolaan lingkungan di Kota Palu.
“Nah kalau kita masyarakat tidak mau membayar retribusi sampahnya, susah nanti kita. Karena biaya operasional pengelolaan lingkungan itu tidak murah. Armada kita dari 18 unit, saat ini sudah 100 unit lebih. Kalau orang buang sampah masih di Jalan Selar, berarti orang yang belum bayar retribusi. Kalau sudah bayar, tinggal taruh depan rumah sampahnya,” ungkapnya.
Jika dirincikan, retribusi sampah yang berjumlah Rp35.000 per rumah setiap bulan, berarti masyarakat hanya membutuhkan Rp1.200 perhari untuk menyisihkan.
“Masa berat kita punya hati. Jumlah rumah di Kota Palu sekitar 154.000 rumah, berarti kalau dihitung-hitung, sekitar Rp6 miliar setiap bulan dari retribusi sampah. Tapi sampai dengan bulan sembilan ini, pembayaran retribusi baru mencapai Rp7 miliar. Berarti yang harusnya setiap bulan kita dapat sekitar Rp6 miliar, baru terkumpul sembilan bulan kemudian. Padahal anggaran kita Rp80 miliar setiap bulannya. Kalau pengusaha ini, langsung gulung tikar,” jelas wali kota.
Kemudian, pada 2022, piutang PBB Kota Palu mencapai Rp90 miliar. Artinya, kata dia, masih banyak masyarakat tidak bayar PBB.
“Bayangkan Kota Palu ketika Rp90 miliar itu masuk, bukan cuma Kelurahan Baru yang diselesaikan kantor lurahnya, akan tetapi wilayah lain juga,” jelasnya.
Di samping itu, Pemerintah Kota Palu juga akan menyelesaikan masalah drainase, kondisi pasar yang belum representatif, dan lainnya.
“Bahkan gaji RT dan RW bisa naik lagi, bisa Rp1 juta, yang penting PBB lunas semua,” kata wali kota,” tuturnya. HGA