RAYA – Jelang 1444 H, Wali , , didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) , Irmayanti Pettalolo, memantau harga bahan pokok (bapok) di Pasar Masomba, Kamis (16/3/2023).
“Kita coba memastikan pertama adalah harga, kemudian ketersediaan stok dan memastikan bulan Puasa ini pasar kita siap. Karena biasa dan umumnya kebutuhan menjelang bulan puasa meningkat,” kata Wali Kota Hadianto.
Ia berharap, walau ada peningkatan harga, inflasi di Kota Palu dapat terkendali dengan baik.
Menurutnya, salah satu faktor naiknya inflasi dikarenakan naiknya harga, namun berdasarkan pemantauan dilakukannya bersama sejumlah pihak, kali ini harga kebutuhan pokok cenderung relatif stabil.
“Hanya memang untuk cabai cukup mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya dihitung secara akumulatif berdasarkan kebutuhan belanja, sebenarnya kalau diambil rata-ratanya masih pada posisi yang terjangkau,” ungkapnya.
Ia mengemukakan, kenaikan harga cabai tersebut disebabkan besarnya ekspor cabai, baik cabai kriting maupun cabai kecil keluar daerah.
Ia meyakini, kenaikan terjadi saat menjelang Ramadan saja, namun pada saat Ramadan tiba, harga tersebut kembali stabil.
“Ini biasa mekanisme pasar. Jadi kalau kenaikan hari ini disebabkan karena ekspornya yang besar, ya dikarenakan memang daerah lain yang bukan penghasil harus mengamankan logistik atau ketersediaan bahan pokok pasarnya. Tapi ketika itu sudah masuk, maka suplai barang yang masuk ke pasar itu akan normal. Sehingga nanti awal atau minggu kedua bulan Puasa itu mulai melandai lagi,” jelasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkto) Palu bersama pihak terkait lainnya, akan melihat penyebab kenaikan harga, sehingga bisa dilakukan berbagai intervensi, seperti bukan hanya operasi pasar, namun kebijakan dan hal lainnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil pantauannya, harga gas elpiji relatif normal, karena penyebaran dari gas elpiji 3 Kg diyakini sudah tepat sasaran ke masyarakat yang masuk dalam Terpadu Kesejahteraan (DTKS). Hingga kini, terus memantau.
“Yang menyebabkan bergejolaknya harga tabung gas 3 Kg itu dikarenakan ketidaktepatan sasaran. Tapi Alhamdulillah dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan terkait dengan pembagian gas ke seluruh pangkalan yang memastikan bahwa penerima gas 3 Kg itu adalah masyarakat kita yang masuk dalam DTKS atau masyarakat yang agak berat. Karena itu merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.
Ia menerangkan, Pemkot Palu terus melakukan upaya agar jumlah penyalur atau pangkalan gas di masing-masing kelurahan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jangan sampai jumlah pangkalan di kelurahan itu over yang mengakibatkan suplai barang berlebih, namun pembelinya tidak ada.
“Akhirnya seharusnya itu untuk DTKS, dia jual lepas. Kalau sudah dia jual lepas, akhirnya harganya bermain di Rp35 ribu hingga Rp45 ribu. Seharusnya itu bukan untuk masyarakat yang mampu, namun untuk yang tidak mampu. Sehingga harganya harusnya bermain di Rp18 ribu hingga Rp20 ribu toleransi. Kalau sudah naik dari itu dianggap tidak wajar. Maka kita terus lakukan pemantauan dan operasi,” tuturnya.HGA