SULTENG RAYA – Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penanganan sampah di kawasan perkotaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk senantiasa sejalan dengan kebijakan nasional serta aktif mengambil peran dalam menjawab berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini juga mencatat kebijakan baru dengan dilibatkannya wakil kepala daerah secara langsung dalam forum nasional tersebut.

Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. “Ini pertama kalinya wakil kepala daerah hadir dalam Rakornas, sesuai arahan Bapak Presiden. Sebelumnya, kegiatan ini hanya diikuti oleh kepala daerah,” ujar Wakil Bupati Parigi Moutong.

Menurut Wakil Bupati, pelibatan wakil kepala daerah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah di daerah. Dengan keterlibatan langsung, proses pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan dinilai akan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan khusus pada persoalan penanganan sampah, terutama di wilayah perkotaan. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh dipandang sebelah mata karena berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan.

Presiden juga mengingatkan bahwa apabila tidak ditangani secara serius, persoalan sampah berpotensi mengganggu sektor pariwisata nasional. Padahal, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kalau masalah sampah ini tidak kita tangani dengan serius, ini bisa mengganggu pariwisata kita. Padahal, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja,” tegas Presiden Prabowo.