SULTENG RAYA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan Sulteng dengan Kabupaten-Kota, di salah satu hotel di Kabupaten Morowali, Senin-Selasa (10-11/6/2024).
Kepala DKP Sulteng, Aif Latjuba mewakili Gubernur Sulteng, dalam sambutannya mengatakan, pada momentum itu, yang menjadi fokus utama yakni peningkatan produksi sektor perikanan, baik kuantitas maupun kualitas.
“Terutama pada komoditas utama kita: rumput laut, tuna, tongkol, cakalang, ikan demersal, nila, lele, mas, serta sidat, dengan penerapan teknologi dan inovasi yang tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan ekologi sesuai prinsip blue economy,” katanya.
Sektor perikanan, kata dia, dinilai dapat berkontribusi menjadi salah satu sektor penting terhadap isu pembangunan yang saat ini digalakkan di Sulteng.
“Beberapa tahun belakang ini banyak program relevan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, gender, perizinan serta dukungan terhadap IKN masih menjadi isu hangat yang perlu kita selesaikan,” katanya.
Untuk itu, kata dia, Pemprov Sulteng lewat DKP Sulteng tidak bisa berjalan sendirian dalam mencapai misi itu. Sejatinya, kabupaten dan kota merupakan unsur pemerintah yang memiliki teritori pemerintahan dan kebijakan.
“Andil dari pemerintah kabupaten-kota sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat Sulteng,” ujar Kadis.
Pada momentum itu juga, Kadis juga menyampaikan informasi ihwal regulasi baru terkait penyelenggaraan kelautan dan perikanan di Sulteng yakni telah terbit melalui Perda nomor 5 tahun 2023 yang saat ini sedang proses penyusunan peraturan gubernur.
“Ini akan menjadi payung regulasi di daerah agar kepentingan di sektor usaha kelautan dan perikanan lebih berpihak kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan untuk kedepannya kabupaten dan kota bisa menyesuaikan sesuai kewenangannya,” tutupnya. RHT