Kesiapan teknis seringkali terganjal oleh hambatan kultural. Resistensi terhadap perubahan pola kerja manual ke digital masih menjadi momok di beberapa instansi.
Anwar-Reny memerlukan tim birokrasi yang memiliki mentalitas pelayan, bukan penguasa. Tantangan nyata bagi pemerintah provinsi ke depan adalah melakukan reskilling dan upskilling bagi ASN di daerah, untuk memastikan bahwa standar pelayanan memiliki kualitas yang sama di seluruh kabupaten kota.
Kepemimpinan Kolaboratif
Implementasi sembilan program ini memerlukan gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Birokrasi tidak boleh lagi bekerja dalam sekat-sekat sempit. Kesiapan birokrasi diuji dari kemampuannya menjalin kemitraan dengan sektor swasta (Pemerintah-Swasta) dan masyarakat sipil.
Tanpa kolaborasi, beban anggaran daerah (APBD) akan terlalu berat untuk menanggung seluruh program tersebut.
Dari Visi Menuju Aksi
“Sembilan Program Berani” adalah sebuah harapan besar bagi kemajuan Sulawesi Tengah. Namun, efektivitas kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamajido sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen birokrasi pemerintah.
Keberanian pemimpin harus dibarengi dengan kompetensi birokrat. Jika birokrasi pemerintah Sulteng mampu menjawab tantangan digitalisasi, memangkas inefisiensi, dan mengubah budaya kerja menjadi lebih proaktif, maka dapat diyakini bahwa optisme Sembilan Program Berani akan tercatat sebagai tonggak sejarah baru terhadap transformasi Sulawesi Tengah.
Sebaliknya, tanpa kesiapan birokrasi, visi besar ini hanya akan menjadi dokumen indah di atas meja kerja. Untuk itu, kini saatnya birokrasi pemerintahan Sulteng harus dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar “Berani” untuk berubah. Semoga.
(* Penulis: Dosen Fisip Untad bidang ilmu Kebijakan Publik )
