Oleh: Prof. Slamet Riadi Cante
KEPEMIMPINAN Gubernur Sulawesi Tengah, pasangan Anwar Hafied dan Reny Lamajido membawa angin segar bagi masyarakat Sulteng melalui visi strategis dengan program “Sembilan Berani” yang diusung bukan sekadar janji kampanye, melainkan sebuah kontrak sosial yang menuntut perombakan fundamental pada tubuh birokrasi pemerintahan Namun, pertanyaan krusialnya adalah: sejauh mana mesin birokrasi pemerintah memiliki kesiapan untuk mengonversi visi politik tersebut menjadi realitas pelayanan publik dan kesejahteraan, yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok Bumi Tadulako?
Birokrasi pemerintah diharapkan sebagai Mesin Penggerak, terhadap Visi “Sembilan Program Berani”—yang mencakup antara lain sektor pendidikan gratis (Berani Cerdas), kesehatan gratis (Berani Sehat), hingga infrastruktur (Berani Lancar) —Program tersebut membutuhkan birokrasi yang lincah (agile). Salah satu tantangannya adalah sinkronisasi regulasi. Misalnya bagaimana Program pendidikan dan kesehatan gratis memerlukan dasar hukum yang kuat agar tidak berbenturan dengan aturan fiskal pusat.
Selain itu kesiapan jajaran ASN untuk melakukan inovasi kebijakan tanpa melanggar tata kelola keuangan negara .
Digitalisasi: Tulang Punggung Efisiensi
Dalam era digital, implementasi Sembilan Program Berani mustahil berjalan optimal tanpa dukungan teknologi informasi. Keberanian untuk melakukan digitalisasi birokrasi bukan hanya soal pengadaan aplikasi, melainkan integrasi data. Misalnya, untuk mensukseskan program “Berani Berantas Kemiskinan”, diperlukan Single Identity Number yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran.
Birokrasi Sulteng ditantang untuk meruntuhkan “ego sektoral” antar-dinas dan mulai membangun ekosistem data yang transparan dan akuntabel.
Tantangan Budaya Kerja dan Kapasitas SDM
