Ia juga mencontohkan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM yang harus memiliki basis data sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar kebijakan benar-benar efektif. “Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM kita, kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin berapa yang bisa kita dapatkan di sebuah daerah itu, begitu,” jelasnya.
Selain itu, Anwar Hafid menegaskan keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi. “Yang kedua, memang saya bilang ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi jadi kalau ada rapat dengan Bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPS dalam penyediaan statistik yang akurat. Dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. *WAN
