SULTENG RAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga tingkat Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran kabupaten dan kota se-Sulteng, Kamis (12/2/2026) pagi, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang Posko Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Sulteng.
Rakor ini menjadi wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi kepentingan masyarakat di tengah dinamika pasar yang cenderung fluktuatif.
Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Sulteng, AKBP Alex Reynold, S.I.K. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa peran Satgas Saber Pelanggaran Harga sangat krusial dan tidak dapat berjalan sendiri tanpa kolaborasi lintas instansi.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan harga barang pokok. Kolaborasi yang erat antarinstansi adalah kunci untuk mencapai hasil maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Mamun L, Dinas Pangan Provinsi Sulteng Hura F, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng Ulfa B, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulteng Henry S, serta Bulog Wilayah Sulawesi Tengah Viona C.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari evaluasi pelaksanaan tugas Satgas pada periode sebelumnya, analisis perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah, hingga penyusunan strategi pemantauan serta penindakan terhadap potensi pelanggaran harga.
Perwakilan Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa pemantauan rutin terus dilakukan terhadap tren harga di pasar tradisional maupun pasar modern. Komoditas utama yang menjadi fokus pengawasan meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging sapi.
“Kami menemukan adanya potensi kenaikan harga di beberapa titik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme pasar. Karena itu, diperlukan langkah preventif dan represif secara terpadu dari seluruh pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan komitmennya dalam memperkuat sistem distribusi guna menjamin ketersediaan pasokan pangan di seluruh wilayah.
Koordinasi dengan Bulog terus diintensifkan agar stok komoditas strategis tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. “Kami berkoordinasi dengan Bulog agar stok pangan strategis selalu tersedia, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga,” jelasnya.
Dukungan data turut disampaikan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang memaparkan perkembangan inflasi serta indeks harga konsumen.
Data yang akurat dan mutakhir dinilai sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan agar langkah penanganan Satgas tepat sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Bulog Wilayah Sulawesi Tengah juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung stabilisasi harga melalui penyediaan dan penyaluran komoditas pangan strategis dengan harga terjangkau. Penjualan melalui jaringan gerai Bulog di berbagai daerah akan terus dioptimalkan.
“Kami siap bersinergi untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujar perwakilan Bulog.
Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, diantaranya peningkatan frekuensi pemantauan pasar oleh tim gabungan lintas instansi, penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, serta penindakan tegas terhadap praktik manipulasi harga dan penimbunan barang.
Wadirreskrimsus kembali menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak setiap bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat. “Kami tidak akan mentolerir praktik yang merugikan masyarakat. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Melalui penguatan sinergi antarinstansi ini, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang wajar dan terjangkau.*/YAT
