“Dimanfaatkan program-program sekarang, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Karena lahan terbatas, sementara kita masih tergantung pada perumahan yang melekat di lahan, bukan rumah susun. Segera miliki rumah sekarang,” katanya.
Gayung bersambut dengan pemaparan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope. Ia menjabarkan juga terkait program strategis pemerintah dalam memberikan hunian dan infrastruktur memadai bagi masyarakat. Dikatakannya, terdapat serangkaian program pemerintah untuk mendukung hal itu.
“Kita masih memiki 300.000 yang belum memiliki rumah. Ini sangat penting yang menjadi konsen. Program 3 juta rumah ini, adalah program bersama. Kita diberikan kelonggaran-kelonggaran melalui program FLPP dengan hitungan cicilan yang sangat mudah. Jadi masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat MBR berhak mendapatkan program ini. Di Sulteng, MBR berpenghasilan minimal 3 jutaan. Mereka yang berhak,” katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sedang mengerjakan program pemerintah yakni bantuan stimulan pemerintah swadaya ke masyarakat (BSPS). Di wilayah kerjanya, pihaknya akan menyelesaikan setidaknya 12.000 unit bedah rumah dalam program itu. “Sulbar 4.000 dan Sulteng 8.000. Ini stimulan, intervensi dari pemerintah berupa bantuan bahan bangunan dan upah kerja,” kata Recky.
Sementara itu, Kepala BTN Palu, Sigit Sulistyo, mengurai peran BTN dalam mendukung program 3 juta rumah milik pemerintah. Ia menjelaskan, saat ini, area kerja BTN KC Palu mencakup seluruh Sulteng dengan beragam layanan perbankan, mulai dari kantor operasional, mobile banking (35.552 user Sulteng), 18 ATM & CRM, 648 Merchant, dan 77 agen BATARA (laku pandai).
Pada segmen perumahan subsidi, BTN Palu telah menyalurkan KPR sebanyak 5.048 unit tersebar di 13 kabupaten dan kota dengan market share 53 persen. Untuk market share asosiasi, REI Sulteng mendominasi dengan 83 persen atau 4.213 unit.
Dalam diskusi yang berkembang, banyak peserta yang menanyakan ihwal kelayakan profesi informal untuk mengakses program KPR subsidi yang digulirkan oleh BTN dan perbankan penyalur lainnya, bahwa hanya pemilik penghasilan yang tercatat secara administrasilah yang dapat diproses dalam KPR subsidi.
Namun hal itu langsung diluruskan oleh Sigit. Ia menjabarkan, di BTN ternyata tidak melulu mempertimbangkan soal pencatatan penghasilan secara administrasi, namun untuk pekerja informal, cukup dengan memiliki rekening bank BTN sehingga para etugas dapat menilai penghasilan dari transaksinya dalam rekening tersebut untuk kemudian dipertimbangkan mengakses KPR bersubsidi.
”Kita semua mendukung semua segmen termasuk ojol, selama dia punya rekening. Bank akan membaca berapa penghasilan. Jadi tidak hanya orang yang berpenghasilan tetap, tapi pekerja informal juga,” kata Sigit.
Kegiatan tersebut berlangsung sangat interaktif dengan keaktifan peserta melakukan interaksi dengan narasumber untuk menemukan masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat MBR dalam upayanya memiliki hunian layak. RHT
