SULTENG RAYA- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Poboya pada Senin (5/1/2025) di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya membahas arah kesejahteraan masyarakat Poboya ke depan, sekaligus menampung berbagai keluhan yang disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan ini, masyarakat Poboya menyoroti sejumlah persoalan penting, salah satunya terkait tindak lanjut kompensasi dari PT. CPM.
Selama ini, masyarakat Poboya diketahui menerima kompensasi sebesar Rp.1.000.000 juta per kepala keluarga (KK).
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kompensasi tersebut tidak lagi diterima, sehingga menimbulkan pertanyaan dan harapan akan adanya kejelasan dari pihak terkait.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan realisasi pembukaan lapangan kerja sebagaimana yang pernah dijanjikan, khususnya bagi anak-anak muda Poboya agar dapat bekerja di PT. CPM.
Hingga saat ini, peluang kerja tersebut dinilai belum terwujud sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Isu lain yang turut dibahas adalah maraknya aktivitas pertambangan liar di kawasan Poboya.
Masyarakat meminta pemerintah untuk turun tangan karena aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat merusak lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
Tokoh masyarakat Poboya, Idiljan Djanggola, menegaskan pentingnya pertemuan dan diskusi tersebut. “Diskusi ini kami lakukan agar membahas kesejahteraan masyarakat Poboya ke depannya,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu menyambut baik seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.
“Masyarakat Poboya meminta Kota Palu hadir bersama-sama dengan mereka agar kesejahteraan mereka diperhatikan. Semua keluh kesah ini akan kami tindak lanjuti dan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota,” ungkap wakil wali kota.
Wakil wali kota juga menambahkan, khusus terkait aktivitas pertambangan liar, Pemerintah Kota Palu akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Pemkot, kata wakil wali kota, siap melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terdapat bukti kuat dari masyarakat terkait aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan, sehingga kebijakan yang diambil ke depan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Poboya. ABS
