SULTENG RAYA – Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah (Dekopinwil Sulteng) menggelar rapat koordinasi akhir tahun bersama pengurus, dewan pakar serta sejumlah Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) di Sulteng pada Rabu (31/12/2025) sore di salah satu kafe di Kota Palu.
Ketua Dekopinwil Sulteng, Dr. Abd. Malik Bram, S.H.,M.H yang memimpin rapat koordinasi dalam refleksi akhir tahun 2025 menegaskan, tahun 2026 harus menjadi titik awal penerapan otonomi dan kemandirian koperasi, sesuai dengan prinsip dasar perkoperasian dan arahan Gubernur Sulawesi Tengah pada peringatan Hari Koperasi Nasional beberapa waktu lalu.
“Selama ini koperasi terlalu lama bergantung pada pembinaan pemerintah. Dibina terus tapi tidak mandiri, itu bukan kemajuan. Justru membuat koperasi tidak kreatif dan tidak berdaya saing,” kata Dr. Abd. Malik Bram didampingi Dewan Pakar Dekopinwil Sulteng, Prof H Sulaiman Mamar, Wakil Ketua Dekopinwil Sulteng, Rudi Zulkarnain, Ketua Dekopinda Kota Palu, H Amin Badawi, Ketua Dekopinda Donggala, Drs Anwar Sado, Ketua Dekopinda Sigi, Sri Ramlah SPd, Ketua Dekopinda Tolitoli, Yamin Tinago serta Ketua Dekopinda Touna, Samsir.
Selain itu, Malik Bram juga menyampaikan, hendaknya koperasi yang sudah mandiri agar didata kembali, karena perkembangan dan dinamika perkoperasian di Sulteng belum menggembirakan akibat dampak bencana gempa dan tsunami pada tahun 2018, yang membuat infrastruktur koperasi anjlok.
Malik menyebutkan, setelah melalui kajian-kajian yang dilakukan Majelis Pakar Dekopinwil mengenai keberadan koperasi bahwa koperasi di Sulteng berjumlah sebanyak 2.600, dan sekarang sisa 2.200 koperasi, serta yang aktif sekitar 50 persen. Kemudian yang aktif kembali belum didata, karena Dekopin lembaga non-pemerintah.
“Di tahun 2026 kita berharap Dekopin harus jalan dan bergerak, tidak boleh diam dan harus aktif, sehingga kemandirian koperasi itu bisa tercapai,” ucap Malik yang juga mantan Hakim Adhoc PHI pada Pengadilan Negeri Palu.
Malik menegaskan, di tahun 2026 koperasi desa (Kopdes) yang berada di masing-masing kelurahan dan desa adalah wadah masyarakat untuk menuju kedaulatan dan kemandarian koperasi, sehingga tidak boleh di bawah ketiak pemerintah secera terus menerus yang membebani anggaran negara.
“Karena kita masih di bawah ketiak pemerintah, tidak menjadi sukses tapi jadi binasa, bagaikan anak yang sudah dewasa bahkan sudah kawin tapi masih di bawah pemerintah yang dapat menumpulkan daya kreatifitas anak, sehingga harus hidup mandiri dan menata kehidupan sendri tanpa ketergantungan dari pihak lain,” tegasnya.
Lanjutnya, berbeda dengan Kopdes merah putih yang memang harus dibina oleh pemerintah, jadi Dekopin tidak boleh lagi dibina oleh pemerintah. “Semua adalah tindakan yang harus di buang jauh-jauh dan harus berani berdiri di atas kaki sendiri, demi tujuan kemandirian untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat, meningkatkan daya saing dan keadilan sosial, dan juga sebagai tulang punggung ekonomi sosial,” jelasnya.
Malik menilai, usai dilantik Presiden Prabowo telah membawa angin segar bagi perkoperasian, asalkan melakukan terobosan-terobosan yang baru. “Dekopin tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, Dekopin bisa menggali sumber dana dari anggota sendiri,” ucapnya.
Sementara, Malik menyebutkan ada tujuh prinsip koperasi diantaranya, sistem keanggotan koperasi sukarela dan terbuka, pemelihan secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, ekonomi dan kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap imunitas masyarakat.
“Yang penting ini juga, ini sebuah keadaan yang sangat perlu disampaikan kepada publik adanya organisasi yang menyerupai Dekopin yang muncul di Sulteng, ini merupakan perampasan hak. Dekopin di bawah Jimly sudah dibawa ke ranah politik, sehingga Dekopin saat ini tertatih-tatih,” jelas Malik.
Oleh karena itu, Malik Bram mengharapkan, semoga di tahun 2026 ini kita kembali meningkatkan otonomi dan kemandiran koperasi. “Semoga di 2026 kita bisa memajukan koperasi, serta tetap Dekopinwil Sulteng diberi amanah oleh Gubernur Sulteng untuk membina 1.940 koperasi di Sulteng, kami sudah turun ke kabupaten menemui beberapa koperasi karena kami ini pengurus atau relawan koperasi yang mandiri.YAT
