Pantauan di ruang sidang menunjukkan sejumlah anggota Banggar DPRD mendatangi TAPD di sela-sela penundaan. Beberapa diskusi berlangsung tertutup dan di luar agenda resmi paripurna. Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya lobi-lobi intens terkait komposisi anggaran, terutama Pokir DPRD.

Agenda asistensi dan evaluasi Ranperda APBD 2026 yang semula direncanakan malam itu akhirnya ditunda, memperkuat dugaan bahwa belum tercapainya kesepakatan final menjadi penyebab utama. Sidang paripurna baru kembali dilanjutkan sekitar pukul 23.00 WITA. Dalam forum tersebut, laporan hasil kerja Banggar DPRD terhadap Ranperda APBD 2026 disampaikan oleh Leli Pariani.

Dalam laporan itu disebutkan total alokasi anggaran Rancangan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,7 triliun. Namun, rincian detail mengenai porsi Pokir DPRD tidak dipaparkan secara eksplisit di forum terbuka, sehingga menimbulkan ruang spekulasi di tengah publik.

Di tengah beredarnya isu tersebut, Ketua DPRD Parigi Moutong Alfred Tonggiroh memberikan bantahan tegas. Ia menyatakan tidak pernah ada permintaan tambahan Pokir di luar kesepakatan awal. “Dari asesmen kemampuan keuangan daerah, yang bisa masuk program itu hanya Rp10 miliar,” kata Alfred saat dihubungi, Rabu (31/12/2025).

Ia juga membantah keras kabar adanya tambahan Rp10 miliar maupun Rp5 miliar. “Tidak ada. Permintaan tambahan Rp10 miliar lalu Rp5 miliar lagi itu tidak benar,” tegasnya.

Menurut Alfred, pembahasan APBD 2026 telah disetujui bersama pada 23 Desember 2025 dan kini berada di tangan eksekutif untuk proses asistensi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meski bantahan telah disampaikan, polemik Pokir DPRD Parigi Moutong menyisakan pertanyaan mendasar, di mana publik dapat mengakses secara transparan rincian final Pokir DPRD dalam APBD 2026?

Tanpa keterbukaan dokumen anggaran secara detail, ruang abu-abu dalam pembahasan APBD berpotensi terus memunculkan spekulasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat utama menjaga kepercayaan publik.

APBD 2026 Parigi Moutong kini menunggu proses asistensi dan evaluasi di tingkat provinsi. Hasil akhir proses tersebut akan menjadi jawaban apakah polemik Pokir DPRD berhenti sebagai isu, atau justru membuka bab baru dalam dinamika politik anggaran daerah. AJI