SULTENG RAYA – Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan evaluasi penyaluran beras SPHP Tingkat Konsumen di Kota Palu, yang melibatkan puluhan pedagang beras SPHP di kantor Bulog Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu (17/12/2025).

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri mengatakan, kegiatan dilakukan bertujuan memberi imbauan kepada pedagang untuk taat terhadap regulasi penjualan yang ada. Sebab, kata dia, program SPHP menjadi program bersama yang perlu dijalankan sesuai bingkai regulasi karena diawasi oleh aparatur penegak hukum.

“Namun sampai saat ini, tidak ada hal-hal yang menjadi tantangan di pedagang. Dan kami harap terus seperti itu, tidak ada yang menyalahi aturan penjualan,” kata Pimwil Jusri kepada awak media.

Dikatakannya, harga maksimal penjualan beras SPHP di tingkat pedagang yakni Rp62.500 per pcs (5 kg). “Kalau di bawah itu lebih bagus, asal jangan di atas harga itu,” katanya.

Menurutnya, peran beras SPHP yang terdistibusi dengan baik ke pasar sangatlah strategis. Komoditi itu, ucap Jusri, dapat menekan harga beras yang merangkak naik jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.

“Tujuannya ya itu. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan harga terbaik untuk beras SPHP ini. Beras SPHP ini kami tekankan kepada pedagang, tidak bisa dipindahtangankan untuk dijual kembali. Ini akan memicu harga naik karena biaya transportasi,” tegasnya.

Senada, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulteng, Donny Iwan Setiawan mengatakan, beras SPHP memang memegang peran penting dalam stabilisasi komoditi beras di Sulteng.

Untuk itu, selain di Kota Palu yang massif disalurkan, pihaknya juga mendorong Bulog Sulteng lebih ekspansif lagi di daerah-daerah lain, khususnya daerah terpencil. Pemda di kabupaten didorong untuk mencari skema tepat memaksimalkan anggaran untuk meringankan pedagang dalam hal biaya transportasi.

“Seperti misal di Banggai Kepualauan. Itu sama sekali belum ada  beras SPHP. Cuma memang kendala adalah biaya transportasi. Kami masih mencoba mencari skema dan kemitraan dengan lembaga lain dalam bentuk CSR, agar nanti biaya distribusinya bisa lebih ringan,” kata Donny.

Selain meningkatkan intensitas penyaluran beras SPHP, Pemprov Sulteng juga terus melakukan upaya-upaya stabilisasi yang efektif. Dalam hal ini melakukan monitoring berkala terkait regulasi harga eceran tertinggi (HET) pada komoditi beras.

“Kami menemukan beberapa dan kami minta untuk diturunkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pedagang tidak boleh memanfaatkan momentum-momentum keuntungan sesaat yang akhirnya membuat harga bergejolak,” tutupnya. RHT