SULTENG RAYA – Wakil Bupati (Wabup) Banggai, H. Furqanuddin Masulili, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi para Direktur BUMDes se-Kabupaten Banggai, di salah satu hotel di Luwuk, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan tersebut, diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banggai bekerja sama dengan PT. Panca Amara Utama. Program tersebut, menjadi bagian penting dari strategi pembangunan desa, dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama mereka yang berada di garis depan pengelolaan BUMDes.
Dalam sambutannya, Wabup Banggai menyampaikan, berdasarkan data tahun 2024, jumlah BUMdes yang aktif sebanyak 134, kemudian 145 BUMdes dalam kategori kurang aktif dan 12 BUMdes lainnya belum terbentuk.
“Sejak kepemimpinan kami dari tahun 2021-2025, telah membantu sebanyak 102 BUMdes yang diberikan penguatan permodalan usaha dengan total anggaran Rp11,5 Milyar terhadap BUMdes yang kategori aktif, dan sudah ada yang diberikan hingga Rp500 Juta,” terang Wabup.
Ia juga mendorong para direktur BUMdes untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di sektor ekonomi desa.
Menurutnya, BUMdes tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan potensi lokal, dan mendorong hadirnya inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan desa.
Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Dariyanto Sangkota, ST, melaporkan, bahwa Bimtek tahun 2025 tersebut diikuti oleh direktur dari 291 desa. “Saya berharap kegiatan ini sebagai salah satu forum pembelajaran terbesar bagi pengelola BUMDes di Kabupaten Banggai,” ujar Sangkota.
Selanjutnya, para peserta mendapatkan materi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDT RI, Moh. Rifai Lamasana, SP., MH, dan Ibu Nunung Suhartin Lasadam, SH, yang dirancang untuk menjawab dinamika pengelolaan BUMDes di era modern, mulai dari penguatan kelembagaan, strategi bisnis desa, pengembangan unit usaha, hingga pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan.
Kehadiran mereka memberikan nilai tambah pada penyampaian materi, terutama karena peserta dapat langsung memperoleh gambaran mengenai kebijakan nasional, pemutakhiran regulasi, dan arah penguatan kelembagaan BUMDes yang menjadi fokus pemerintah pusat.
Salah satu paparan dari kementerian memberikan perspektif yang lebih luas mengenai peran BUMDes dalam mendukung transformasi ekonomi desa secara berkelanjutan. Forum tersebut juga memberikan kesempatan bagi para direktur untuk bertukar pandangan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan pada masing-masing desa.*/MAN
