Tantangan paling nyata dari skema pemilu lokal Adalah soal maraknya politik uang. Karena, selama ini politik uang banyak terjadi pada saat pemilihan bupati, gubernur dan DPRD. Selain itu, kalau kita lihat kenapa politik uang itu lebih banyak dilakukan oleh para calon anggota DPRD Kab. Salah satu alasaanya, Karena arena gelanggang politik yang sempit (dapil) dan dihuni oleh banyak calon. Kondisi inilah yang membuat pertarungan memperebutkan kursi DPRD menjadi lebih tidak sengit.
Di sisi lain, kalau kita memotret pemilihan bupati angka politik uang masih sangat tinggi, putusan Mahkamah konstitusi soal pilkada Kab. Barito Utara jilid 2, jadi potret bar-barnya politik uang dalam pilkada. Dapat di bayangkan, Ketika memilih anggota DPRD dan bupati/gubernur dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, tentu akan menimbulkan lonjakan dan gempuran politik uang lebih massif.
Bahkan, Edward Aspinal dan Ward Berenscot dalam buku Democracy For Sale menyebutkankan, bahwa politik uang yang paling tinggi ada pada pemilihan DPRD 60-80%, Pemilihan Bupati dan Gubernur 40-60%, dan terakhir pemilihan Presiden 20-40%. Walaupun data ini diambil dari hasil survey beberapa kabupaten sebagai sampel, namun data ini merupakan potret dan alarm bahaya paling nyata soal gempuran politik uang dalam skema pemilu lokal yang memilih secara bersamaan Gubernur, Bupati, dan DPRD.
Tantangan Menjaga Keharmonisan Sosiol
