Skema penanganan pelanggaran ini penting agar tidak melewati Gubernur, Bupati, dan walikota dalam prosesnya. ini untuk menghindari penanganan pelanggaran melewati pejabat daerah yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan politiknya.
Mengembalikan Marwah ASN dalam pusaran kontestasi adalah keniscayaan, agar pemerintah sebagai wujud nyata dari negara tidak ikut dalam keriuhan kontestasi. Biarlah “keberpihakan” itu ada dalam keheningan di bilik-bilik TPS, demi menjaga kemuliaan dan kehormatan ASN.
