“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil.

Mantan Menteri Investasi itu menambahkan, pemerintah pusat kini tengah mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar daerah. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, dan Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Bahlil menyinggung bahwa salah satu penyebab minimnya PAD Sulteng adalah adanya perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, izin dari ESDM biasanya memberikan setoran optimal ke PAD, sedangkan izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.

“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.

Selain soal tambang, Musda Golkar ke-11 ini juga menjadi momentum konsolidasi politik. Anwar Hafid yang hadir mengenakan jas kuning menyampaikan optimismenya terhadap peran Partai Golkar di Sulawesi Tengah yang diibaratkannya sebagai pohon beringin kokoh, tempat banyak pihak bernaung.

Di sisi lain, Bahlil memuji soliditas Golkar di Sulteng dan mengingatkan kembali sejarah partai yang lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa Golkar akan terus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, khususnya di bidang energi dan pangan.

Musda yang digelar di Sriti Convetion Hall Palu tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, para anggota DPR RI asal Sulteng, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten. Forum ini diharapkan melahirkan keputusan yang memperkuat konsolidasi Golkar sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah. **WAN