Mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sulteng ini juga menilai terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengirim langsung bantuan uang UKT (beasiswa Berani Cerdas) ke rekening mahasiswa, itu bisa saja ada mahasiswa yang menyalahgunakan dengan memanfaatkan di luar peruntukannya, apalagi tidak terkontrol.
“Semestinya langsung ke rekening perguruan tinggi, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena langsung ke lembaga,”ujar Burhanuddin.
Dewi Cahyawati Abdullah menambahkan, seharusnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan APTISI Sulteng dan Dirjen Diktiristek, agar tidak terjadi dobel terima beasiswa, beasiswa KIP Kuliah dan Berani Cerdas. “Dengan kondisi seperti ini tidak melibatkan perguruan tinggi dan dikti, besar kemungkinan terjadi dobel terima beasiswa,”sebut Dewi Cahyawati.
Kata Dewi Cahyawati, pemerintah tidak perlu bekerja keras jika melibatkan APTISI, mengingat semua PTS dibawah naungannya. “Satu komando, apapun kata APTISI kami PTS siap saja, pemerintah butuh daftar penerima beasiswa, kami siapkan, butuh data apa saja terkait mahasiswa kami siapkan, lebih mudah sebenarnya pemerintah jika melibatkan APTISI,”urai Dewi Cahyawati.
Di kesempatan yang sama, Anwar Panyili menilai aplikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam rekrutmen penerima beasiswa Berani Cerdas masih terdapat sejumlah kekurangan. Ia menyarankan agar segera diganti.
Mendengar hal tersebut, Kepala Biro Kesra Awaludin, memastikan akan menampung semua masukan itu, dan memastikan berani cerdas akan dievaluasi. Sebagai langkah awal sebutnya, pasti masih terdapat sejumlah kekurangan. “Memang ini sebagai langkah awal pasti masih terdapat kekuarangan, karena ini adalah percepatan sebagai bentuk dukungan gerak cepat program pak gubernur,”sebut Awaludin. ENG
