“MCP merupakan instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam,”ujarnya.
MCP 2025 diharapkan dapat menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel transparan dan efisien sebab pencegahan korupsi tidak hanya terkait penegakkan hukum, namun juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat.
“MCP harus menjadi sistem yang memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,”ungkap Afridin.
Dengan rapat koordinasi tersebut diharapkan akan terbentuknya persepsi yang selaras untuk mewujudkan suatu kinerja demi tercapainya indikator tata kelola daerah yang semakin maju. Adapun standar yang akan dicapai untuk Pemda Morowali dalam hal pengimplementasian aksi pencegahan korupsi bukan pada tingkat provinsi saja, namun telah mencapai tingkat nasional. INT
