Yang menarik menurut saya adalah bukan perdebatan dua kutub soal putusan MK. Namun, apakah putusan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan Problem substansial dari carut-marutnya konstetasi politik di negeri ini?.pertanyaan ini penting untuk diajukan sebagai bahan perenungan kita sebagai sebuah bangsa dalam Upaya mengoreksi konstestasi politik dewasa ini. Tulisan ini bukan dalam konteks mendukung dan menolak, tetapi lebih pada Upaya mengingatkan bangsa ini bahwa ada hal-hal yang secara substansial menjadi patologi kontestasi yang merusak dan harus dikoreksi serta diberi atensi yang serius, selain apa yang sudah diputuskan MK.

Issue Penegakan Hukum Pemilu

Salah satu hal yang paling krusial dari perbaikan pemilu kedepan adalah soal pengaturan dan penegakan hukum yang kuat. Pengaturan dan penegakan hukum diperlukan, agar semua proses diatur secara detail dan penegakannya di perkuat. Karena, pertandingan tanpa pengaturan yang baik dan penegakannya hukum progresif, hanya akan menghasilkan kekacauan. Semua hal diatur secara detail, tak boleh lagi ada kekosongan hukum yang luput dari pengaturan. Semua diatur dalam undang-undang pemilu. Jangan sampai ada lagi pernyataan ini bukan kewenangan lemabaga dan sebagainya. Misalnya, pengaturan soal pelanggaran ASN, tak boleh lagi bawaslu hanya berujung pada rekomendasi ke Lembaga lain, tetapi bawaslu langsung mengeksekusi dan diatur secara ekspisit dalam undang-undang. Ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh bawaslu malah di beri jabatan dari pemimpin terpilih, sebagai balas jasa.

Dari sisi penindakan harus diperkuat, bawaslu harus diberi kewenangan lebih dalam proses penindakan. Misalnya bawaslu punya kewenangan memanggil paksa terlapor. Dalam konteks pilkada, waktu penanganan pelanggaran yang hanya 5 hari. Tentu, ini adalah waktu yang sangat singkat untuk sebuah proses penangana pelanggaran. Juga soal penanganan pelanggaran Administrasi TSM Politik uang tak boleh lagi kumulatif tetapi alternatif. Karena, kalau kumulatif sama saja kita memberi senjata tetapi susah untuk menggunakannnya.

Semua problem itu harus diatur dengan baik demi penegakan hukum yang kuat. proses penindakan yang kuat adalah salah satu bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran. Putusan-putusan MK soal sengketa Pilkada 2024 yang memerintahkan dilaksanakannya PSU adalah Pelajaran bahwa ada kealfaan kita untuk memperbaiki seluruh proses kontestasi.

Issue teknis Pungut Hitung