Sementara itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai sangat strategis untuk konektivitas antarpulau di wilayah kepulauan. Ia pun berharap pengembangan pelabuhan ini bisa kembali masuk dalam program prioritas nasional setelah sebelumnya terpangkas karena efisiensi anggaran.
Usulan lain yang mencuat adalah peningkatan status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu. Hal ini dinilai krusial untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asing dan arus logistik, mengingat besarnya aktivitas industri di Morowali dan keberadaan ribuan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.
“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,”ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten di Sulteng telah memiliki bandara domestik sebagai penunjang pariwisata dan pembangunan wilayah. Namun, Banggai Kepulauan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki bandara, yang menurutnya perlu menjadi perhatian.
Di sektor sumber daya air, Gubernur mengungkapkan banyak jaringan irigasi yang telah rusak akibat usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an. Ia pun meminta dukungan pusat untuk merehabilitasi infrastruktur ini dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sulteng sebagai lumbung pangan.
Sementara di sektor perumahan, Ia menyoroti masih adanya ratusan warga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (Huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Pemprov Sulteng terus mendorong penyediaan lahan untuk relokasi permanen, namun terbentur keterbatasan fiskal nasional.
