Kapolda mengatakan, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak kepada rakyat, sementara dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial sebagaimana dalam sila ke-5 menjadi orientasi utama usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa,” Agus Nugroho.
Lanjut ia menambahkan, dalam ruang digital, harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai, etika toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan.
“Kita semua seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga tokoh pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila,”pesan Kapolda. AMR
