“Dampak atas kebijakan efisiensi belanja juga sudah terlihat dengan ditandai kontraksi pada realisasi belanja pada hampir seluruh belanja (kecuali belanja pegawai) sehingga terdapat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan I TA 2025 sebagai responnya,” katanya.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terus ditingkatkan manfaatnya untuk meratakan kualitas pelayanan publik. TKD sebesar Rp4,02 triliun telah tersalurkan di lingkup Sulteng atau sekitar 21,37 persen dari pagu 2025.
Penyaluran DAK Fisik Tahap I di perkirakan akan terjadi mulai triwulan II TA 2025 seiring dengan juknis penyaluran DAK Fisik yang telah terbit pada triwulan I dan koordinasi yang telah dilakukan KPPN dengan BPKAD pemda terkait.
“Komitmen pemerintah dalam pengelolaan APBN adalah menjaga kepercayaan publik dan optimisme pasar. Pemerintah pusat terus hadir dalam menjawab berbagai permasalahan di masyarakat lewat APBN,” kata Kakanwil Yuni.
“Selanjutnya, dalam rangka perbaikan pegelolaan keuangan daerah perlu dilakukan kolaborasi dalam memastikan implementasi efisiensi anggaran Pemda dapat menjadi pendorong untuk perbaikan kualitas belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu, diperlukan perubahan mindset perencanaan yang lebih focus dengan mengesampingkan ego sectoral dan koordinasi aktif antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam memuwujudkan Sulteng maju Sulteng Sejahtera,” ujarnya menambahkan. RHT
