Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Maret 2025 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp181,7 miliar atau 25,41 persen dari target PNBP 2025.
“Penerimaan terbesar PNBP per 31 Maret 2025 berasal dari Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (17,6 persen) yang dipungut oleh Kemenimpas, disusul oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (13,4 persen) yang dipungut oleh Kemenhub, Pendpatan biaya Pendidikan (7,1 persen), dan Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (6,2 persen),” kata Kakanwil Yuni Wibawa.
REALISASI BPP DAN TKD
Selain itu, pada kinerja APBN di Sulteng, DJPb Sulteng mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1,08 miliar. Berdasarkan fungsi, belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, antara lain: (1) Fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar yang didominasi oleh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dengan pagu sebesar Rp 19,20 triliun untuk tahun 2025.
(2) Fungsi Ekonomi mayoritas dikelola oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dengan pagu sebesar Rp1,66 triliun dan terealisasi sebesar Rp140,8 miliar yang digunakan untuk program infrastruktur konektivitas.
(3) Fungsi Pendidikan telah dialokasikan sebesar Rp1,52 triliun dan diampu sebagian besar oleh Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR. Sekitar Rp230 miliar telah direalisasikan. (4) Fungsi Kesehatan yang dikelola oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM telah terealisasi sebesar Rp39,2 miliar. (6) Fungsi Perlindungan Sosial diemban oleh Kementerian Sosial dan terealisasi sebesar Rp2,3 miliar.
