Arus mengatakan, dana hibah dari Pemprov Sulteng tersebut untuk melengkapi dana yang disiapkan Parmout yang telah menganggarkan Rp8 miliar untuk pelaksnaan PSU.
Arus mengungkapkan selain melihat kesiapan Pemda Parmout terkait PSU, pihaknya juga menggali informasi terkait dinamika politik yang terjadi pada Pilkada 2024 yang menyebabkan terjadinya PSU di Kabupaten Parmout.
Kepala Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang juga Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Parmout, Yusrin yang juga hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, dengan adanya bantuan dana hibah dari Pemprov Sulteng sebesar Rp13 miliar tersebut secara praktis mengurangi beban Pemda Parmout dalam melaksanakan PSU yang membutuhkan anggaran sekitar Rp32 miliar.
