“DBH ini (murni hak provinsi) tidak dibagi lagi ke kabupaten kota,” ujar kepala bapenda melaporkan.
Olehnya, gubernur menginstruksikan supaya jajaran Bapenda terus mengejar DBH yang masih menggantung di Kementerian Keuangan. Instruksi lain yang disampaikan agar Bapenda belajar dari Provinsi Kaltim sebagai best practices, model pengelolaan PAD khususnya dalam menarik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar PAD mereka.
“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” imbuhnya supaya Sulteng bisa meniru keberhasilan Kaltim meningkatkan PAD dari PBBKB.
