SULTENG RAYA- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Tengah kini naik peringkat dari urutan 26 ke urutan 17, hal yang sama pada Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), dari urutan 36 naik ke urutan 26 dari 38 provinsi di Indonesia.

Kenaikan signifikan di tahun 2024 tersebut dapat terjadi setelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan gebrakan dan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Tengah, serta melakukan pembenahan.

“Kita melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan yang ada di Kabupaten Kota, dibenahi satu persatu yang kurang, dilengkapi data-datanya, akhirnya bisa naik peringkat,”sebut Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Idham Khalid, S.Sos, M.A.P, Selasa (18/2/2025).

Kenaikan tersebut cukup luar biasa, setelah sebelumnya Provinsi Sulawesi Tengah selalu bertahan pada posisi  IPLM urutan 26 dan TGM urutan 36 (urutan ke tiga dari belakang).

Idham Khalid mengungkapkan, untuk menaikan itu memang tidak mudah, harus kerja keras, turun ke kabupaten kota dan desa-desa, tidak cukup hanya berkoordinasi lewat telpon.

Selain itu, juga terdapat program Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang namanya  Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), program ini adalah pemberdayaan masyarakat. Semua informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa mereka dapatkan di perpustakaan dan dapat mereka praktekan.

Muh. Idham Khalid mencontohkan, seperti salah satu sekolah di Bangkep peserta didiknya sudah bisa buat Sofa dan harga jualnya bisa mencapai jutaan. “Jadi perpustakaan tidak bisa lagi dianggap seperti anggapan dulu yang kaku, hanya sebagai tempat membaca, namun kini perpustakaan telah bertrasformasi lebih inklusif,”sebutnya.

Namun dengan adanya pemotongan anggaran di tahun 2025 ini, kemungkinan koordinasi lebih banyak lewat telpon atau via Zoom, sekalipun tidak semua bisa dilakukan via telpon atau via zoom, khususnya pada persoalan teknis. “Bukan berarti tidak ada dana tidak bergerak, harus tetap bergerak, karena itu adalah kewajiban kita, Jika tidak bisa bertemu langsung karena persoalan anggaran ada telpon atau zoom,”ujar Idham Khalid. ENG