SULTENG RAYA — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, pendapatan negara di provinsi ini mencapai Rp10,64 triliun sampai dengan 31 Oktober 2024.
Demikian dikatakan Kepala Kanwil DJPb Sulteng, Yuni Wibawa dalam konferensi pers kinerja APBN di Sulteng, di Aula DJPb Sulteng, Jalan Tanjung Dako, Kota Palu, Kamis (28/11/2024).
“Angka ini secara persentase mencapai 80,1 persen dari target 2024. Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp10,64 triliun dengan kenaikan sebesar 24,16% yoy. Kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan negara,” kata Kakanwil Yuni.
Jika merinci pendapatan itu, penerimaan pajak menjadi penopang dengan terealisasi sebesar Rp8,23 triliun 77,06 persen dari target 2024 yang tumbuh sebesar 34,57 persen (yoy). Sampai dengan Oktober tahun 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas yang mencapai sebesar Rp5,21 triliun.
“Penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,53 triliun. Dalam perspektif parsial, seluruh akun penerimaan yang dikelola DJBC tetap ontrack sebagaimana target pada 2024,” katanya.
Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 31 Oktober 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp881,5 miliar atau 141,99 persen dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,7 persen (yoy).
Penerimaan terbesar PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (31 persen) pada Kementerian Dikbudristek, disusul oleh Penerimaan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (13,1 persen) yang dipungut oleh Kemenkum HAM, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (8,5 persen) pada Kemenhub, dan Penerimaan Modal TAYL (5,3 persen).
BELANJA APBN
Kemudian, DJPb Sulteng mencatat, hingga dengan 31 Oktober 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran 6,82 persen yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi TKD yakni 11,4 persen yoy.
Secara data, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif sekitar 0,09 persen karena pagu 2024 memang lebih rendah daripada pagu BPP 2023. Realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja pegawai sebesar Rp2,87 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,36 triliun.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp15,49 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyaluran Dana Desa di Tahun 2024 digunakan untuk Dana BLT penanganan Penduduk Miskin Ekstrim, pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. RHT
