SULTENG RAYA — Direktur Pengendalian dan Plt. Direktur Pengukuran Kelembagaan Pancasila, Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) RI, Mohamad Fachrul Rozi menyatakan, Kota Palu menjadi daerah pilot project indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk di terapkan di Indonesia.
Hal itu ia katakan kapada awak wartawan pada kegiatan Diskusi kelompok Terpimpin, diseminasi dan evaluasi pengukuran indeks aktualisasi Pancasila Kota Palu bagi kepala OPD dan pemangku kepentingan di Kota Palu, di Hotel Santika Palu, Selasa (22/10/2024).
Ia mengungkapkan, Kota Palu meraih indeks aktualisasi Pancasila terbaik se-Indonesia pada 2023 lalu. Pencapaian itu menjadi tolok ukur memilih Kota Palu sebagai pilot project aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, terdapat 23 indikator penilaian indeks aktualisasi Pancasila. Dimana prosesnya berkolaborasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami berkolaborasi bersama BPS untuk melakukan penilaian indeks Aktualisasi Pancasila tahun 2023,” terangnya, menyunting Karebasulteng.com.
Aktualisasi penerapan nilai Pancasila lanjut Fachrozi, salah satunya memasukan unsur-unsur kearifan lokal dan budaya yang ada di Kota Palu.
Sementara, Kepala Kesbangpol Kota Palu, Ansyar Sutiadi menjelaskan, kearifan lokal yang dimaksud diantaranya peraturan daerah terkait kelembagaan adat; sejauh apa efektivitas kelembagaan adat tersebut.
“Kota Palu telah memiliki Perda kelembagaan adat dan memiliki kepengurusan adat hingga tingkat kelurahan. Selain itu juga memiliki peraturan wali kota terkait Satgas Pancasila yang bertugas untuk menjaga nilai-nilai aktualisasi di masyarakat,” sebutnya.
Lebih jauh, Kaban Kesbangpol membeberkan bahwa kegiatan itu untuk menyampaikan rekomendasi hasil survey indeks aktualisasi nilai Pancasila kepada segenap lurah, camat dan OPD Pemerintah Kota Palu. Sehingga pimpinan OPD berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil survey itu.
“Untuk survey indeks Aktualisasi Nilai Pancasila Kota Palu tahun 2024, akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mengikuti survey nasional. Olehnya, perlu kerja keras lagi sehingga melibatkan OPD. Angka awalnya di RPJMD sebesar 67 persen. Setelah dilakukan survey tahun 2023, ternyata angkanya 83, 20 persen. Hal ini sangat mencengangkan. Karena angkanya diatas provinsi dan nasional,” tutupnya. RHT
